Terapi Insulin di Puskesmas Dinilai Bisa Kurangi Beban JKN Rp 1,7 Triliun Setiap Tahunnya

Studi dari Universitas Indonesia (Diabetes in Primary Care, DIAPRIM oleh CHEPS UI) menyatakan bahwa terapi insulin bagi penderita diabetes jika dialihkan ke puskesmas dapat menghemat hingga 14 persen, sekitar Rp1,7 triliun per tahun pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat ini, di Indonesia, memulai terapi insulin hanya tersedia di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKTRL). Sementara di Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) belum tersedia layanan terapi insulin bagi penderita diabetes.

Karena itu ada baiknya untuk mengalihkan terapi insulin ke puskesmas untuk mengurangi beban biaya JKN. Lead researcher Center for Health Economics and Policy Studies (CHEPS) Universitas Indonesia, Prof. Budi Hidayat menyoroti bahwa temuan studi mendukung pengalihan pengobatan insulin ke FKTP, sejalan dengan pedoman yang telah ditetapkan. “Pendekatan ini tidak hanya terbukti dapat menghemat biaya, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup pasien dan mencegah komplikasi,” kata dia dalam kegiatan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Negara Hemat Sebesar Rp 1,7 T Jika Alihkan Terapi Insulin ke Faskes Pertama pada Penanganan Diabetes Ketua Komisi III DPRD Belitung Sebut Puskesmas Terapkan Pola BLUD Bisa Kurangi Beban RSUD Upaya Kurangi Beban Kerja KPPS Dinilai Gagal, KPU: Kami Sudah Berupaya

Chelsea Bisa Mendapatkan Rejeki Nomplok Rp 1,7 Triliun di Euro 2024 karena Pertanyaan FFP Masih Ada Arsenal Bisa Merekrut Si Jenius" Rival Sempurna Odegaard dengan Harga Rp 1,7 Triliun Hanya Tunjukan KTP, Peserta Program JKN di Bangka Belitung Bisa Berobat di Puskesmas atau RS

Hati hati Caicedo: Chelsea Sudah Bisa Transfer Ideal dalam Opini Mesin Real Madrid Rp 1,7 Triliun Hal ini terlihat dari estimasi penghematan sekitar Rp 22 triliun (2024 2035), setara dengan rata rata penghematan Rp 1,7 triliun setiap tahunnya. Dalam Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) untuk Diabetes Melitus Tipe 2 (DMT2) memperbolehkan dokter umum di puskesmas) yang memiliki kompetensi manajemen diabetes untuk memulai terapi insulin untuk membantu pasien menghindari komplikasi, pedoman ini juga sejalan dengan standar minimum kompetensi lulusan dokter (SKDI).

Ketua PP Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni) Prof. Dr. dr. Ketut Suastika menambahkan, pentingnya pemberdayaan dokter umum di Puskesmas. Lebih lanjut terkait kesenjangan rasio tenaga kesehatan dan pasien, Perkeni bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan telah mengembangkan kurikulum pelatihan yang terakreditasi sebagai modul pelatihan standar bagi dokter umum di seluruh Indonesia untuk membekali tenaga kesehatan profesional di FKTP. Adapun prevalensi diabetes di Indonesia terus meningkat dari 10,7 juta jiwa pada 2019 menjadi 19,5 juta pada 2021, membawa Indonesia ke peringkat ke lima di dunia, naik dari peringkat tujuh pada 2019.

Laporan BPJS 2020 menunjukkan bahwa hanya 2 juta jiwa yang telah terdiagnosa dan mendapatkan penanganan melalui JKN, dan hanya 1,2 persen kasus yang dapat mengontrol kadar gula darah mereka dengan baik untuk menghindari komplikasi. (*) Artikel ini merupakan bagian dari KG Media. Ruang aktualisasi diri perempuan untuk mencapai mimpinya.