Sandiaga Minta Dokumen Minutes of Meeting UNESCO Soal Proyek TN Komodo

Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sedang meminta dokumen minutes of meeting dari Komite Warisan UNESCO tentang pengembangan Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dokumen itu berisi permintaan UNESCO kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan sementara proyek infrastruktur di TN Komodo dan sekitarnya.

“Saya sedang meminta minutes of meeting dari UNESCO. Saya ingin melihat detail real dan membahas line by line dari diskusi yang dilakukan dari meeting yang menjadi referensi tersebut,” ujar Sandiaga pada Senin, 2 Agustus 2021.

UNESCO meminta proyek infrastruktur di Taman Nasional Komdo dan sejumlah pulau di Labuan Bajo disetop karena berpotensi memberikan dampak terhadap nilai universal luar biasa atau outstanding universal value (OUV). Pemberhentian dilakukan sampai pemerintah menyerahkan revisi amdal yang akan ditinjau oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature, IUCN).

Sandiaga mengatakan permintaan UNESCO telah dibahas dalam rapat pimpinan bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dia menduga surat UNESCO yang berkembang di publik ada perbedaan dengan catatan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB itu kepada pemerintah.

Selanjutnya, Sandiaga akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ihwal evaluasi analisis dampak lingkungan atau amdal lahan pemanfaatan di Taman Nasional Komodo. Pemerintah, kata dia, juga akan membagas rencana strategis dan memperkirakan kerugian-kerugian investasi seumpama proyek infrastruktur dibatalkan.

Sandiaga menjamin pengembangan kawasan pariwisata di sekitar Taman Nasional Komodo akan memperhatikan keberlanjutan ekosistem lingkungan. “Nanti pada akhirnya tujuannya mengarahkan kita pada taman nasional komodo yang dikelola dengan penuh kehati-hatian agar biodeversity dan eksositem tidak terganggu, namun akan ada penyiapan travel pattern yang bertujuan untuk mengembangkan sisi lain dari Labuan Bajo sebagai destinasi super priortias,” kata Sandiaga.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTT Umbu Wulang mengapresiasi sikap konsisten dari UNESCO untuk melindungi kawasan Taman Nasional Komodo. Namun ia meminta UNESCO terjun langsung.

“Kami minta UNESCO langsung turun ke lapangan untuk memantau kondisi di Taman Nasional Komodo,” ujar Umbu kepada Tempo.

Selanjutnya, dia menyarankan pemerintah menghormati keputusan UNESCO dan mengakui kesalahan dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis investor skala besar di Taman Nasional Komodo. Selanjutnya, Walhi NTT, tutur Umbu, mendesak pemerintah menghentikan segala bentuk perizinan untuk pembangunan infrastruktur pariwisata alam itu.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA