Maraknya Kampanye Politik Partai Melalui Media Sosial Saat Ini

Media sosial telah mengubah tatanan kehidupan kita, dan tidak ada regulasi dalam politik Indonesia. Apa yang dilakukan media sosial terhadap kehidupan demokrasi kita masih belum banyak dibicarakan.

Kita perlu mengetahui terlebih dahulu sejarah demokrasi di Indonesia, dari era perjuangan reformasi, untuk melihat signifikansi media sosial dalam proses demokrasi kita. Artikel ini berfokus pada perkembangan media sosial dalam konteks politik di Indonesia, dengan melihat ke dalam dua tahap.

Bagaimana media sosial mengubah kampanye politik dan demokrasi di Indonesia?

Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai pada tahun 1945, diikuti dengan pelaksanaan demokrasi liberal pada tahun 1950 yang berakhir pada tahun 1957. Saat itu, presiden pertama Indonesia, Soekarno, memperkenalkan demokrasi terpimpin, yang tujuannya adalah untuk menciptakan.

Semangat nasionalisme yang disuarakan melalui radio memiliki peran penting dalam meningkatkan semangat melawan lawan. Radio juga berperan dalam mendukung konsolidasi politik yang mendukung lahirnya Orde Baru pada pertengahan 1960-an.

Pada prinsipnya, semua media elektronik berperan dalam memberikan legitimasi kekuasaan kepada kepemimpinan Suharto pada awal kebangkitannya pada tahun 1965. Media elektronik kemudian dipolitisasi, dengan kontrol dan regulasi yang kuat dari pemerintah Suharto.

Hingga awal abad 20 ketika internet mulai berkembang dan kemudian berdampak pada kesadaran sosial dan politik di masyarakat. Namun, meskipun Indonesia memiliki regulasi yang mengatur media massa, pemerintah masih belum mampu mengontrol dan mengatur internet di awal kemunculannya.

Penting untuk memahami sejarah reformasi dan perkembangan ekonomi di Indonesia, untuk memahami signifikansi media sosial dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Bagaimana media sosial mengubah tatanan kampanye partai politik di media sosial dan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dalam dua tahap. Dimana banyak para anggota yang memilih untuk menyewa jaza buzzer Indonesia untuk melakukan kampanye melaui media sosial.

Tahap pertama

Meskipun kampanye menggunakan media sosial di Indonesia baru muncul pada pemilu 2009, internet sendiri telah memainkan peran penting sejak tahun 1998. Peran media sosial di dunia dapat dilihat dari bagaimana elit politik menggunakan media untuk berkampanye, mengkritik kinerja pemerintah, dan lain – lain.

Peran ini baru muncul dipermukaan ketika Indonesia memasuki era reformasi, dimana sebelum era reformasi, peran media sosial tidak terlihat karena media massa telah menjadi media yang dominan.

Sebelum era reformasi, era Orde Baru mendukung perkembangan teknologi dengan mengatur penggunaan teknologi. Sebenarnya bukan isi diskusi publik yang menjadi fokus, tapi bagaimana orang bisa berekspresi tanpa melanggar hukum. Perkembangan kebebasan media di lapangan mengarah pada hal-hal positif yang dapat menampung perkumpulan dan opini bagi masyarakat, serta politik dan pemerintahan.

Tahap Kedua

Media sosial memiliki peran yang berbeda dalam konteks umum Pilpres 2014 di Indonesia, dan munculnya polarisasi pasca Pilpres 2014. Dua capres yang bertarung di Pilpres 2014, memperebutkan Pilpres 2019, di mana pengaruh polarisasi semakin kuat. Identitas politik juga ketika media sosial, serta internet, memperkuat politik identitas dalam politik pada tahun 1998.

Sistem pemilu yang hanya mempertemukan dua atau dua partai utama meningkatkan tingkat ambiguitas dan menciptakan situasi yang kompleks bagi masyarakat yang belum memiliki pilihan politik. Hal ini terjadi pada pemilihan presiden 2014 di Indonesia dan juga pada pemilihan presiden 2016 di Amerika Serikat.

Dengan munculnya milenium yang dinamis dan dengan mengubah persepsi politik mereka dengan cepat dibandingkan dengan kelompok generasi sebelumnya, polarisasi posisi yang diambil oleh kandidat menghasilkan peningkatan ambiguitas. Media sosial dapat membuat perbedaan karena perbedaan yang signifikan antara komunitas online dan identitas politik mereka.