Eks Anggota Ombudsman Tanggapi Soal Klaim Aset Negara 2 Kali Utang Pemerintah

Bekas Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, menyoroti pernyataan staf khusus menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, mengenai aset negara yang sudah mencapai Rp 11.000 triliun atau dua kali utang pemerintah.

Pasalnya, menurut dia, pernyataan Prastowo mengesankan bahwa utang pemerintah telah digunakan secara produktif sehingga ekonomi membesar dan nilai aset pemerintah naik sampai dua kali nilai utang.

“Padahal lebih tepat dikatakan bahwa penyebab utama kenaikan aset tersebut bukan karena utang digunakan secara produktif, tapi lebih karena ada revaluasi,” ujar Alamsyah kepada Tempo, Kamis, 11 November 2021.

Soal nilai aset pemerintah yang disampaikan oleh Prastowo, menurut Alamsyah, memang benar. Namun, kenaikan nilai aset tersebut, menurut pengamatannya, lebih disebabkan oleh dua kali revaluasi, yaitu pada tahun 2015 dan 2019.

Revaluasi aset Badan Usaha Milik Negara pada 2015 menghasilkan kenaikan nilai aset hingga Rp 765,7 triliun. Sementara itu, revaluasi aset tanah menghasilkan kenaikan nilai aset tetap hingga Rp 3.547 triliun. “Jadi bukan karena hasil belanja yang bersumber dari utang,” ujar Alamsyah.

Membengkaknya nilai aset pemerintah akibat revaluasi itu kontan membuat rasio utang terhadap aset pemerintah turun. Tanpa adanya revaluasi sejak 2015, rasio utang terhadap aset pemerintah terus menanjak di atas 70 persen. Bahkan, di tahun 2020, akibat penanganan pandemi, rasio utang terhadap aset nyaris mencapai 90 persen.

Dengan adanya revaluasi, rasio utang terhadap aset pemerintah tercatat hanya 54,7 persen per 2020. “Ini karena revaluasi. Bukan karena pemerintah berhasil mengalokasikan belanja besar-besaran untuk pembentukan aset (belanja barang dan modal).”

Perbandingan antara utang dan aset, tutur Alamsyah, biasanya digunakan untuk menilai kondisi di perusahaan. Apabila perusahaan memiliki rasio utang terhadap aset yang rendah, maka kemampuan finansial semakin baik. Ibaratnya, nilai agunan jauh lebih besar dari kredit.

Namun, dalam konteks utang pemerintah, perbandingan nilai utang dan aset dinilai kurang relevan. “Makanya saya bilang saya kurang suka membandingkan utang pemerintah dengan aset, sebetulnya. Aset pemerintah tak mudah dilego jika utang macet. Beda dengan rumah kita,” kata Alamsyah.

Sebelumnya, Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, meminta masyarakat agar tak hanya melihat besar utang pemerintah, melainkan juga melihat produktivitasnya.

Ia mengklaim utang yang ditarik pemerintah telah membuat ekonomi membesar. Ia berujar aset pemerintah pun sudah di atas Rp 11 ribu triliun.

“Itu dua kali nilai utang pemerintah, tapi seolah aset tidak bertambah. (banyak kritik seolah) hanya utang yang bertambah dan tidak dilihat produktivitasnya,” kata dia di Denpasar, Bali, Rabu, 3 November 2021.